Reshuffle Kabinet Rugikan SBY

Pengamat politik Bachtiar Effendy memprediksi Partai Demokrat tak akan melakukan reshuffle kabinet seperti yang marak berhembus belakangan ini. Pasalnya, menurut pengajar FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini, Demokratlah yang sangat membutuhkan partai-partai koalisi tersebut.

Dalam diskusi mingguan di Jakarta, Bachtiar mempertanyakan keberanian Demokrat untuk melakukan ‘gertakan’ ini. Bachtiar berpendapat Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera tentu tak akan terlalu ambil pusing jika Demokrat ‘memutuskan kontrak’.

“Kalau sampai pada titik dimana Presiden mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi, mereka akan terima kok. Masih ada pemilu 2014. Kan kehidupan politik enggak berhenti sampai saat ini. Saya katakan yang paling membutuhkan koalisi ini adalah Demokrat,” tuturnya.

Jadi, Bachtiar berkesimpulan, isu reshuffle yang dilontarkan pihak Demokrat belakangan ini cuma ancaman kepada partai-partai koalisinya yang tak sependapat dengan Demokrat dalam Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI. Hal itu terlihat dalam persoalan pajak yang diarahkan ke Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang cenderung dibesar-besarkan.

“Pemerintah seharusnya tak perlu mengumumkan. Panggil saja penegak hukum untuk menanganinya,” tandas Bachtiar. Sementara itu SBY juga tak boleh main-main, menurutnya, di parlemen bisa saja kebijakan pemerintah “dikerjai” oleh partai-partai koalisi jika reshuffle jadi dilakukan.

Bachtiar menyarankan, Demokrat ikuti saja perkembangan Pansus dengan hati-hati, termasuk menerima dulu hasil rekomendasi Pansus meski ‘menyerang’ Boediono dan Sri Mulyani dan jangan berkomentar reaktif. Menurut Bachtiar, ini barulah rekomendasi politik yang masih bisa dibicarakan dengan deal-deal politik setelahnya. Proses politik berbeda dengan proses hukumnya. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta berhati-hati menanggapi usulan Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin terkait reshuffle kabinet.

Jika dituruti, isu itu justru bisa menghancurkan kredibilitas Presiden SBY sendiri. Bachtiar mengaku cukup gembira kalau sampai saat ini koalisi tak pecah. Namun, usulan reshuffle yang diajukan Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin kepada Presiden SBY membingungkannya.

“Presiden harus hati-hati dalam menanggapi masukan, mungkin dimaksudkan untuk membela Presiden, tapi bisa saja mencelakakan Presiden. Kalau dituruti bisa habis kredibilitas SBY itu, baru 100 hari kok sejak menang,” tutur Bachtiar.

Pasalnya, mekanisme pemilihan menteri kali ini berpusat kepada fit and proper test yang dilakukan oleh Presiden. Jika tiba-tiba di-reshuffle maka publik akan menilai mekanisme yang dijalankan Presidenlah yang dianggap tak baik. Presiden akan dinilai tidak kredibel memilih orang.

“Tapi saya tak percaya koalisi terancam pecah. Kalau Golkar dan PKS mengeluarkan pendapat dan posisi sementara dalam Century, itu berdasarkan data, fakta, dan interpretasi mereka. Koalisi apa pun tak bisa mempengaruhi pendapat mereka,” tandas pengajar FISIP UIN ini.

Popularity: 1% [?]