BNP2TKI: Terminal 2 Penuh Mafia
Ancaman TKI akan menjadi korban mafia di terminal 2 bandara Soekarno Hatta Jakarta bukan isapan jempol. Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menegaskan pihaknya tidak bisa menjamin jika TKI yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta dipulangkan langsung dari Terminal 2. “Kami tidak menjamin itu. Banyak mafia di Terminal 2 dan berakibat sangat merugikan TKI,”ujar Jumhur.
Menurut Jumhur, Gedung Pendataan Kepulangan (GPK) justru dibangun karena tidak adanya jaminan keselamatan TKI pulang langsung melalui Terminal 2 (T 2). Dia menyebutkan, masih banyak TKI yang mengalami masalah pulang dari T 2 mulai dari diperkosa di jalanan, diperas hingga korban ada yang dibunuh. Karena itu, kata Jumhur, melalui GPK TKI di Selapajang TKI diantar sampai ke rumah mereka masing-masing dengan aman, nyaman, tenang, murah dan selamat.
Di GPK TKI ada banyak fasilitas mulai dari layanan dokter dan klinik psikologis, advokasi hukum oleh pengacara terkait, penginapan gratis sementara bagi TKI, penukaran uang, dan fasilitas lainnya yang memudahkan kepulangan TKI. “Bagi yang bermasalah dengan kesehatan kami menunda dulu pemulangannya.
Kalaupun TKI perlu pemeriksaan lanjutan kami akan membawanya ke Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur. TKI pulang harus dalam keadaan sehat,” tutur Jumhur. Mantan aktivis ITB ini menambahkan setelah pendataan TKI, pihaknya bisa memulangkan TKI dalam tempo 1-2 jam ke rumah masing-masing,” tutur Jumhur seraya menambahkan TKI bisa memilih bebas apakah melalui jalur darat, laut ataupun udara. *
Popularity: 2% [?]
Saya rasa tidak benar apa yang diucapkan Ka.BN2TKI tersebut, justru para TKI yang pulang tersebut sangat enggan untuk berurusan dengan aparat BNP2TKI yg ada / bertugas di Bandara Cengkareng. Mungkin secara teoritis keberadaan aparat BNP2TKI di Bandara adalah bagus, tetapi pada prakteknya tidak demikian adanya. Pengalaman yang pernah kami alami adalah selepas dari area imigrasi menuju tempat pengambilan barang, ada bebarapa petugas BNP2TKI (wanita) yang memaksa kehendak untuk memeriksa paspor para penumpang, padahal mereka tidak ada hak sama sekali untuk melakukan hal tersebut. Dan apabila kita tidak mau memperlihatkan paspor, maka mereka akan memaksa secara kasar dan memperlihatkan kemarahannya. Akhirnya terjadi keributan dan kami tetap tidak mau memperlihatkan paspor kami kepada mereka dan kami katakan kami siap melakukan perlawanan apa saja apabila dipaksa dan sanggup membawa perkara ini sampai kepengadilan (ini negara merdeka dan negara hukum bung). Akhirnya mereka tidak memaksa lagi setelah kami melakukan perlawanan. Setelah kami keluar Bandara, kami naik taksi yang tersedia – malah merasa lebih aman sampai dirumah. Saran saya, lebih baik para TKI diberikan paspor 48 halaman saja, tidak dibedakan dengan yang 24 halaman, pasti mereka akan lebih aman setiba di tanah air.