Anggota FPG Tegaskan Bukan Koalisi SBY
idrus marham
Pansus Bank Century benar-benar bernuansa politik. Fungsionaris Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, partainya tidak pernah berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sementara keberadaan sejumlah kader partai berlambang beringin itu di kabinet hanya sebatas kerja sama pribadi. “Sejak awal Partai Golkar tidak pernah menggalang koalisi dengan Partai Demokrat atau pemerintah,” ujar Wakil Bendahara DPP PG yang juga anggota FPG DPR.
Menurut dia, untuk menjalin koalisi mendukung pemerintahan itu harus ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh jajaran pimpinan partai masing-masing. Sementara untuk Partai Golkar, ia menegaskan, tidak pernah ada penandatanganan kontrak koalisi dimaksud.
Lebih lanjut dikemukakannya bahwa Partai Golkar memang menjalin kerja sama dengan pemerintahan Yudhoyono. Namun hal tersebut bukan berarti Partai Golkar otomatis masuk dalam gerbong besar koalisi pendukung pemerintahan. “Saya tegaskan di sini bahwa Golkar bukan bagian dari koalisi pemerintahan,” katanya.
Golkar, katanya lagi, hanya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk hal-hal yang memberikan manfaat besar bagi rakyat dan di luar itu tidak ada kerja sama, apalagi jika koalisi itu kemudian diarahkan untuk mengganjal pengusutan skandal Bank Century.
Mengenai keberadaan sejumlah kader partai itu yang duduk di kabinet, seperti Agung Laksono dan Fadel Muhammad, Bambang menegaskan bahwa keberadaan mereka hanya kerja sama antarpribadi saja dan bukan atas nama partai secara resmi.
Bambang mengatakan bahwa partainya juga merasa terganggu dengan tingkah polah segelintir anggota panitia angket dari partai pendukung pemerintah yang tidak mengindahkan etika saat mendengarkan kesaksian mantan Wapres yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla.
Pernyataan Bambang ini segera memantik komentar dari Partai Demokrat. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa Partai Golkar merupakan satu dari enam partai politik yang berkoalisi untuk mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Setahu saya Partai Golkar termasuk yang menandatangani kontrak koalisi. Jadi kalau ada anggota Fraksi Golkar yang merasa partainya tidak menjadi bagian dari koalisi itu urusan internal Golkar sendiri,” kata Anas.
Kerjasama dalam kerangka koalisi tidak didasarkan pada pernyataan orang per orang, karena koalisi adalah sikap resmi partai dan ditandatangani secara tertulis. “Kami menyarankan agar yang bersangkutan diberi pengertian dan pemahaman,” tambah Anas. Koalisi parpol pendukung pemerintahan Yudhoyono yang kontrak politiknya ditandatangani sebelum pemilihan menteri kabinet adalah Partai Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP dan Partai Golkar.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan anggota Panitia Angket Kasus Bank Century bersikap subyektif dan memiliki “interest” tinggi ketika meminta keterangan para saksi yang dihadirkan pada rapat Panitia Angket. “Subyektivitas dan “interest” yang tinggi sehingga mengaburkan intelektual dan “attitude” dari anggota Panitia Angket,” kata Ichsanuddin Noorsy.
Ia mencontohkan, hal ini tampak pada anggota Panitia Angket dari Fraksi Partai Demokrat bertanya pada saksi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI Perjuangan bertanya pada saksi mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.
Menurut dia, subyektivitas dan “interest” tinggi yang ditunjukkan anggota dewan menunjukkan kedewasaan politisi di DPR dalam berpolitik.”Dari sikap yang ditunjukkan anggota Panitia Angket, menunjukkan belum banyak perubahan antara anggota DPR 10 tahun lalu dan saat ini,” katanya. *
Popularity: 1% [?]