Mulai 2012 Jatim Hentikan PLRT ke Luar Negeri

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan mengirimkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT), mulai tahun 2012.  

Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di Surabaya, Selasa (12/1) mengatakan, besarnya tenaga kerja pembantu ke luar negeri bukan menjadi prestasi bagi Jatim. Untuk itu, dalam menekan penambahan jumlah tenaga kerja pembantu, pihaknya akan lebih meningkatkan perbaikan keterampilan sejak dini mulai dari pendidikan di bangku sekolah menengah kejuruan (SMK).

Pemprov Jatim tahun ini akan merealisasikan program pendidikan yang akan dititikberatkan pada perbaikan sekolah kejuruan. Salah satunya adalah melakukan perbaikan di lima SMK di Bondowoso, Sampang, Pasuruan, Pacitan, dan Jombang.  “Lima SMK ini nanti akan mulai membuka kelas internasional, supaya standar pendidikan dan kualitas SDM-nya dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri sesuai bidang pendidikan yang ditekuni,” paparnya.

Selain itu, Pemprov Jatim akan memperbaiki fasilitas tempat praktik di 152 SMK yang tersebar di 38 kabupaten/kota.  Saat ditanya sekolah mana saja yang akan diperbaiki fasilitas praktikumnya, Gubernur masih belum bisa memastikan lokasinya.  “Hingga kini SMK mana yang akan diberikan bantuan perbaikan masih dalam tahap seleksi. Namun, diharapkan perbaikan ruang praktik dapat direalisasikan di seluruh SMK di Jatim,” ujarnya.  Pada tahun ini pula Pemprov Jatim menargetkan penambahan biaya di lima balai latihan kerja (BLK).

Melalui penambahan biaya itu, lanjut dia, prinsipnya harus diimbangi dengan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berkualitas. “Jangan sampai dengan penambahan anggaran itu, ‘out-put’ yang dihasilkan hanya pada tenaga kerja pembantu. Kalau bisa tenaga kerja yang lebih profesional di sektor formal,” kata Soekarwo.

Data Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim menyebutkan, 60 ribu TKI itu telah memenuhi kebutuhan standar tenaga kerja di di Jepang, Hongkong, dan negara tujuan lainnya melalui perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS).

Dari jumlah itu, 60 persen akan dipekerjakan di sektor informal (pembantu rumah tangga), sedangkan 40 persen sisanya untuk sektor formal. Sebelum dikirim ke sejumlah negara tujuan, mereka akan dibekali keterampilan di BLK.

Untuk pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, tahun ini Jatim belum bisa memastikan karena sesuai penjelasan Menakertrans RI, Muhaimin Iskandar, pengiriman TKI ke Malaysia masih ditutup untuk sektor informal, sedangkan sektor formal tidak ada masalah.  Pengiriman jumlah TKI pada 2010 ini meningkat sekitar 80 persen dibanding 2009, sebagaimana data per Oktober 2009 sebanyak 37 ribu tenaga kerja.

Pada triwulan pertama 2010, Disnakertransduk Jatim menargetkan pengurangan angka pengangguran 500-600 orang. Pada 2009, Pemprov Jatim mengklaim dapat menekan angka pengangguran hingga 100 ribu orang dari 1,3 juta pada 2008.  Sementara itu, devisa yang berhasil dihimpun para TKI asal Jatim pada 2008 sekitar Rp 2,5 triliun.

Popularity: 1% [?]