Kalla Tolak Tawaran Penasihat Presiden

Menjelang berakhirnya masa tugas, Wapres Jusuf Kalla mengaku mendapat tawaran untuk masuk dalam pemerintahan SBY-Boediono, dengan menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Presiden.

Namun, tawaran tersebut ditolak karena Kalla mengatakan akan berada di luar pemerintahan.”Tapi, saya akan berikan masukan kalau diminta,” kata Wapres Jusuf Kalla.

Sebelumnya beredar kabar Wapres Jusuf Kalla mendapatkan tawaran Presiden Susilo Bambang Yudhono untuk membantunya . Wapres menegaskan bahwa selama lima tahun sebenarnya dia tetap bersama Presiden Yudhoyono.

Namun hanya tiga bulan (terakhir) selama pilpres terjadi perbedaan pendapat. “Saya tidak tahu juga posisinya apa. Sesekali berdiskusi dengan Presiden itu juga membantu kan? Saya tidak tahu apa yang dimaksud Presiden,” kata Wapres. Menurut Kalla, membantu Presiden bisa dengan pikiran-pikiran.

Namun ketika ditanyakan kemungkinan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wapres mengaku tidak bersedia.

“Tidaklah (ketua Wantimpres), karena saya tak memenuhi syarat. Karena (sebagai ketua) syaratnya tidak boleh pengusaha, tak boleh ketua yayasan. Lagi pula itu tidak cocok untuk saya,” kata Wapres.

Ketika didesak apakah akan menduduki posisi semacam menteri senior, Wapres mengaku hal itu tak ada di Indonesia. “Ndaklah itu tak ada di Indonesia,” kata Wapres sambil tertawa.

Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono memilih Boediono sebagai wakilnya, sedangkan Jusuf Kalla memilih Wiranto. Hasil pilpres menunjukkan bahwa pemenangnya adalah Yudhoyono-Boediono . Setelah mengakui kekalahannya dalam pilpres tersebut, kemudian Kalla pernah mengatakan bahwa dirinya akan “pulang kampung”.

Sementara itu, persaingan menggantikan Jusuf Kalla di Partai Golkar semakin panas setelah Tommy Soeharto resmi bersedia dicalonkan. Sejumlah pendukung Aburizal Bakrie dikabarkan ketir-ketir, termasuk Wakil Ketua umum DPP Partai Golkar, HR Agung Laksono.

Agung memprediksi peluang Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto kecil dalam Munas Golkar, karena akan terhambat persoalan syarat pencalonan di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). “Ya, saya kira akan kecil karena kewenangan Munas tak kan digunakan untuk mengubah AD/ART,” katanya.

Menurut dia, Munas hanya akan mengubah hal-hal yang menurut pertimbangan sangat fundamental dalam AD/ART. Oleh karena itu kewenangan Munas tak digunakan hanya untuk meloloskan satu orang saja.

“Tidak mungkin menggunakan kewenangan Munas hanya untuk meloloskan satu orang saja,” tambahnya. Oleh karena itu, kata Agung, deklarasi Tommy Soeharto tidak akan menggeser apalagi memengaruhi dukungan terhadap calon kuat Aburizal Bakrie. “Sampai saat ini, saya belum melihat ke sana, karena yang memilih Ical yang sudah konfirm, sudah deal tidak akan berubah,” terangnya. *

Popularity: 1% [?]