Soal Tari Pendet, Pemerintah Panggil Dubes Malaysia

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengecam keras tindakan Malaysia yang mengklaim tari Pendet dalam iklan visit Malaysia. Jero Wacik mengirimkan surat teguran keras dan memanggil Dubes Malaysia untuk RI Zainal Abidin Zain.

“Pengirim surat nanti berangkat. Yang dikirim langsung oleh Dirjen saya bersama Dubes RI di Malaysia ke Menteri Kebudayaan Malaysia,”kata Jero Wacik. Dubes Malaysia untuk RI juga akan dipanggil. “Saya sudah memerintahkan dirjen saya untuk memanggil Duta Besar Malaysia nanti pukul 13.00 WIB. Kita akan keluhkan komplain kita,” tegasnya. Jero Wacik juga menilai wajar protes yang dilakukan oleh warga terkait klaim Malaysia tersebut. “Kalau di Bali protes saya bisa maklum,’’katanya.

Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Yusron Ihza Mahendra juga meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pemerintah Malaysia yang telah mengklaim tari Pendet sebagai budaya mereka. “Harus menarik duta besar atau meminta duta besar Malaysia keluar dari Indonesia,” katanya.

Tari Pendet diklaim pemerintah Malaysia bebapa hari lalu. Mereka menjadikan tari asal Bali tersebut sebagai salah satu objek wisata budaya mereka. Yusron mengatakan ini bukan kali pertama Malaysia mengklaim budaya Indonesia.  Keberanian Malaysia mengklaim tari pendet dan budaya Indonesia lainnya, kata Yusron, karena pemerintah selama ini tak tegas. Karena itu pemerintah dinilai tak cukup hanya dengan mengirim nota protes, melainkan harus lebih tegas lagi. “Pemerintah terlalu lunak sehingga Malaysia berani,” kata Yusron. Sebelumnya Pemerintah juga telah mengklaim lagu Rasa Sayange, Anklung, dan Reog Ponorogo. Pemerintah Indonesia hingga kini belum memberikan reaksi keras atas klaim Malaysia tersebut.

Anggota Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra meminta pemerintah mengambil sikap tegas meminta Duta Besar Malaysia pulang kampung ke negaranya terkait klaim Malaysia atas tari Pendet yang berasal dari Bali. Malaysia dinilai telah mengkomersilkan budaya Indonesia untuk kepentingannya. “Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas kepada Pemerintah Malaysia. Memanggil pulang duta besar kita di Malaysia atau meminta Dubes Malaysia pulang ke negaranya. Tanpa cara ini seperti duri dalam daging,” ujar Yusron Ihza Mahendra.

Yusron beranggapan jalur politik semacam ini lebih efektif ketimbang jalur hukum yang menurutnya berbelit-belit. “Sanksi kepada Pemerintah Malaysia saya menyerahkan kepada Deplu dan Depbudpar, tapi langkah politik lebih efektif ketimbang langkah hukum. Sudah saatnya pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat,” jelas Yusron.

Untuk itu, Komisi I DPR akan memanggil Menko Polkam untuk membahas masalah klaim Malaysia dari sudut pertahanan negara. Desakan DPR akan dipertegas dalam pertemuan akhir Agustus ini. “Tanggal 31 Komisi I akan rapat dengan Menko Polkam, kita mendesak pemerintah bertindak tegas,” kata Yusron.

Menurut Yusron, Malaysia sudah memanfaatkan budaya Indonesia untuk memperkaya dirinya. Hal ini menurutnya tidak seharusnya dilakukan negara sahabat. “Budaya kita digunakan komersial dalam pengembangan pariwisata Malaysia, hal yang tidak layak tidak terpuji,” keluh Yusron. Sikap tegas pemerintah menurut Yusron adalah kartu As untuk membuat Malaysia jera. “Seperti masalah blok Ambalat mereka semena-mena karena pemerintah kurang tegas. Menurut saya kalau pemerintah tegas Malaysia akan berhati-hati sendirinya,” ungkap Yusron. *

Popularity: 2% [?]