SBY-Boediono Resmi Presiden 2009-2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2009. “Marilah kita bersama-sama menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.

Pasangan SBY-Boediono memperoleh 73.874.562 suara atau 60,80 persen dari total suara sah nasional 121.504.481 suara pada pemilu presiden dan wakil presiden yang berlangsung 5 Juli 2009. Pasangan SBY-Boediono berhasil memperoleh suara sah lebih dari 50 persen dari total suara sah dan lebih dari 20 persen suara di setiap provinsi.

Acara penetapan capres-cawapres terpilih ini dihadiri oleh Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu. Selain itu juga, sejumlah pengurus partai politik pengusung capres-cawapres juga hadir dalam rapat pleno KPU untuk menetapkan pasangan terpilih ini.

Sementara itu, kendati sempat melayangkan gugatan sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), kubu JK-Wiranto mengaku menghormati proses penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. “Itu kan sudah ditetapkan oleh KPU. Ya kami menghormati,” kata Ketua DPP Golkar Burhanuddin Napitupulu. Namun, pihaknya tetap memberikan catatan-catatan tentang karut-marutnya pemilu presiden. Dia lantas membandingkan dengan pemilu tahun 1999 dan tahun 2004 lalu. Menurutnya, pemilu sebelumnya berjalan lancar tanpa ada pengaduan perselisihan hasil pemilu.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan, hanya ada dua pilihan posisi yang dapat diambil partai berlambang pohon beringin kedepan yakni setengah pemerintah (bergabung) atau independen. “Kedepan Partai Golkar hanya punya dua pilihan, yakni; setengah pemerintah atau independen,” kata Ketum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla pada seminar “Golkar Bangkit”.

Jusuf Kalla mengemukakan dua pilihan tersebut setengah pemerintah atau bergabung dan independen (oposisi) akan memiliki konsekuensi yang berbeda. Kalla menjelaskan jika posisi pertama yakni bergabung dengan pemerintah yang dipilih, maka jika pemerintah mendatang berhasil, maka Partai Golkar tidak akan mendapatkan apa-apa. “Dan kalau pemerintah gagal pun, Partai Golkar tidak dapat apa-apa. Karena berada di dalamnya,” kata Kalla.

Sementara itu, jika memilih posisi independen (oposisi), tambah Kalla, jika pemerintah mendatang berjalan biasa saja maka Partai Golkar akan memiliki nilai tawar yang lebih besar. “Orang memilih partai karena prestasinya,” kata Kalla. Namun Kalla mengingatkan jika pemerintahan mendatang berhasil dan maju maka posisi apa pun (bergabung atau oposisi) tidak akan menghasilkan apa-apa. *

Popularity: 1% [?]