Ratusan TKI Korban Jual Beli Sertifikat Kesehatan

Banyaknya TKI bermasalah dengan kesehatan di Yordania diduga terkait dengan praktik jual beli sertifikat kesehatan yang dilakukan oleh lab kesehatan di Indonesia.

Hal itu dibutikan sebagian TKI bermasalah memiliki masalah dengan kesehatannya. Bahkan, ada sekitar 8 orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang melahirkan anak di tempat mereka bekerja di Yordania. Selain itu, banyak juga TKI yang unfit, TKI over aged (lanjut usia), dan TKI sakit. “Kedelapan TKW mempunyai anak itu ada yang hasil hubungan dengan suaminya di tanah air sebelum berangkat maupun hasil hubungan dengan majikannya selama bekerja di Amman,” kata Tenaga Profesional Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Mahmud F Rakasima.

Sementara itu, Ketua Gulf Cooperation Center Approved Medical Center Association (GAMCA) atau Asosiasi Sarana Kesehatan khusus untuk negara-negara Timur Tengah, Muhammad Ali Ridha, mengatakan bahwa ada sekitar 15-20 Sarana Kesehatan (Sarkes) yang ditengarai melakukan jual beli sertifikat kesehatan terhadap TKI unfit atau tidak lolos pemeriksaaan kesehatan. “Banyak TKI unfit yang sebenarnya tidak lolos dalam pemeriksaan kesehatan kemudian oleh PT yang memberangkatkan dicarikan tempat tes kesehatan ‘abal-abal’ ,” paparnya.

Ali menduga maraknya praktek jual beli sertifikat kesehatan CTKI ini merupakan dampak dari keluarnya Permen. No. 22/MEN/XII/2008 yang membuka dua pintu bagi pengurusan TKI. “Keluarnya Permen 22 itu telah disambut pesta pora oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) brengsek, dan membuka dualisme pengurusan TKI, antara BNP2TKI dan Depnakertrans,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Ali, pemerintah Yordania telah menunjuk 3 Sarkes sejak bulan Juni lalu tanpa dialog dengan Pemerintah, khususnya dengan Depkes dan konsultasi dengan asosiasi kesehatan terkait seperti GAMCA. “Sebenarnya sah-sah saja penunjukkan itu. Namun, bila dilakukan dengan koordinasi instansi terkait kebocoran akses bagi TKI unfit tidak akan terjadi,” jelas Ali.

Jika dilakukan konsultasi, Ali yakin, Depkes akan bisa memberi rekomendasi Sarkes mana yang terakreditasi, dan menjamin pemeriksaan TKI dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Ali, setiap bulannya terdapat 2.000 – 3.000 TKI yang diperksa oleh anggota GAMCA yang berjumlah 25 Sarkes di seluruh Indonesia.

Yang disayangkan bukan hanya penunjukkan 3 anggota kliniknya, tapi penunjukan yang sepihak itu yang mengakibat keberatan dari anggota GAMCA lain, “Indikasinya mengarah kepada praktek monopoli dan itu berbahaya buat anggota GAMCA lainnya,” terang Ali.

Akibat ulah praktek pemeriksaan kesehatan TKI yang tidak jelas itu, menurut Ali, pemerintah, Sarkes dan PPTKIS yang baik juga harus menerima akibat buruknya, karena dianggap ikut bertanggung jawab dalam penempatan TKI Bermasalah ke Yordania. *

Popularity: 1% [?]