BNP2TKI Jajaki Penempatan TKI ke Australia

Setelah Depnakertrans menjalin kerjasama dalam bidang perlindungan TKI di Australia, kini BNP2TKI dan Departemen Pertanian menjajaki penempatan TKI ke Negara Kanguru tersebut.

Saat ini, delegasi BNP2TKi yang dipimpin langsung Jumhur Hidayat dan staf Deptan sedang berada di Australia. Tujuan utama kunjungan adalah melakukan penjajakan penempatan tenaga kerja bidang pertanian dan peternakan untuk ditempatkan dalam budidaya dan industri peternakan sapi di Australia. Lokasi yang diharapkan dapat menerima TKI antara lain adalah 150 rumah potong (slaughtering house) yang menjadi pemasok daging sapi ke Indonesia, industri penggemukan (feedlot) dan animal training.

Rombongan bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Primo Alui Joelianto bersama dengan David Inall, Executive Director Cattle Council of Australia, Djonny Endang Suparman, pengusaha penempatan tenaga kerja asing di Australia dan Konfir Kabo, pelaksana penempatan tenaga kerja asing dan konsultan keimigrasian dari Kabo Lawyers, yang berlangsung di Balai Kartini KBRI Canberra.

Dalam pertemuan tersebut didapatkan fakta bahwa persentasi jumlah orang Indonesia yang mampu bekerja di Australia kurang dari 1% dari sekitar 500.000 orang pekerja asing yang bekerja di Australia melalui visa 457 yang ditujukan untuk working visa.

Kepala BNP2TKI berusaha memotivasi dan mengajak semua pihak yang terkait di Australia dan Indonesia untuk mencari terobosan-terobosan dalam menembus ketatnya peraturan di Australia. Salah satu hal yang ditekankan oleh kepala BNP2TKI adalah melakukan lobby-lobby yang gencar secara langsung kepada Pemerintah dan Swasta, hal ini pula yang telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Cina, Korea dan Vietnam.

Dengan kemampuan bahasa Inggris yang relatif lebih baik dibanding pekerja dari ketiga negara tersebut, sesungguhnya TKI dapat lebih bersaing dalam meraih kesempatan kerja di Australia.

BNP2TKI berusaha mendorong PPTKIS dan Employment Agencies di Australia untuk mulai menyusun skema penempatan tenaga kerja sektor pertanian khususnya bidang peternakan, termasuk di dalamnya diatur tentang sistem pelatihan dan sistem pendanaan.

Menurut Kepala BNP2TKI, Pemerintah selayaknya menyiapkan lebih banyak alokasi dana untuk promosi TKI di Australia, agar dapat mengakses langsung pihak-pihak yang memegang kebijakan politik dan praktis baik di lingkungan Pemerintahan Federal di Canberra maupun Pemerintah Negara Bagian.

Direktur Penyiapan Dokumen BNP2TKI, Arifin Purba, menjelaskan pasar kerja bagi TKI Formal di Australia saat ini terbuka luas, khususnya pada sektor pendidikan, hospitality, konstruksi, peternakan, dan Information and Technology (IT). Kerjasama yang baik antara pemerintah RI dan Australia, jelas Arifin Purba, juga bisa mempermudah calon TKI menembus persyaratan formal yang diberlakukan sejumlah institusi dan perusahaan di Australia dalam menerima tenaga kerja asing.

“Jadi, kita berharap kerjasama ini juga akan meningkatkan jumlah TKI yang bekerja di Australia,”kata Arifin. “Australia merupakan pasar tenaga kerja yang sangat potensial. Selain itu, letak geografis Australia relatif dekat dengan Indonesia. Negara ini juga menyediakan fasilitas, perlindungan dan gaji yang relatif sangat baik bagi TKI,” papar Arifin.

Saat ini sudah banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Australia. Namun mereka bekerja secara perorangan, tidak dalam kerangka kerjasama antara pemerintah kedua negara. “BNP2TKI berupaya agar ada kerjasama yang jelas antara pemerintah Indonesia dan Australia dalam penempatan TKI, sehingga para TKI itu bisa memperoleh perlindungan yang lebih baik dibanding bekerja secara individual,” ungkapnya.

Kerjasama yang baik antara pemerintah RI dan Australia, jelas Arifin Purba, juga bisa mempermudah calon TKI menembus persyaratan formal yang diberlakukan sejumlah institusi dan perusahaan di Australia dalam menerima tenaga kerja asing. “Jadi, kita berharap kerjasama ini juga akan meningkatkan jumlah TKI yang bekerja di Australia,” katanya. *

Popularity: 55% [?]