SBY Terancam Digerogoti Koalisi Partai
Kemenangan SBY-Boediono akan menjadi babak baru pertarungan internal Partai Demokrat dengan 23 partai koalisi, yang mendukung pasangan tersebut. Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusabakti menyatakan, Susilo Bambang Yudhoyono harus mewaspadai potensi konflik internal dalam tubuh koalisi yang digalangnya sehingga dia perlu memperjelas kontrak politiknya dengan mitra-mitra koalisinya. “Dengan dukungan 23 partai pada Pemilu 2009, kemungkinan SBY menghadapi konflik internal koalisi yang besar,” katanya.
Yudhoyono memiliki tugas berat, berupa membentuk situasi kondusif dalam tubuh koalisi. “Untuk menuju hal ini, diperlukan kontrak politik yang jelas dan kuat dengan masing-masing partai anggota,” ujarnya. Menurut Ikrar, perjanjian koalisi yang rinci dan kuat dapat membantu memudahkan Yudhoyono dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan publik. Dia juga tidak akan memakan waktu lama saat harus memutuskan kebijakan karena dukungan yang kuat di kabinet dan parlemen.
Sedangkan pengamat politik LIPI lainnya, Syamsudin Haris meminta SBY segera memilih siapa-siapa yang akan menjadi pembantunya dalam kaninet mendatang. Lebih cepat menemukan figur yang cocok, dianggap lebih baik. “Iya dong harus cepat. Sebab bagaimana pun, masyarakat butuh kepastian dan kecepatan. Setelah dipilih dan menang secara mutlak, harus diikuti dengan langkah-langkah cepat,”katanya.
Langkah cepat tersebut, menurut Syamsudin bukan cuma dalam pemilihan figur menteri, tapi juga cepat menuntaskan agenda pemerintahan ke depan. Sehingga program-program baru yang akan dilakukan tidak terkendala oleh PR pemerintahan sebelumnya. “Langkah-langkah cepat itu bukan hanya dalam konteks kabinet, tapi cepat untuk menuntaskan agenda pemerintah,” imbuhnya.
Syamsudin juga meminta agar SBY tidak segan-segan melanjutkan para menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk masuk lagi ke kabinet selanjutnya, dengan catatan memiliki kemampuan baik. Namun jika menteri yang bersangkutan mempunyai masalah atau tidak paham dengan apa yang harus dia kerjakan, mendingan SBY memilih figur lain.
“Ada beberapa yang masih layak, terutama yang profesional,” jelasnya. Komposisi antara menteri profesional dan menteri yang berasal dari partai harusnya 70 persen banding 30 persen. Hal ini dimaksudkan agar mayoritas menteri paham akan tugas yang akan mereka kerjakan dan bisa membantu SBY lima tahun ke depan dengan baik. “Idealnya 70:30 persen,” ujarnya singkat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk pertama kalinya setelah Pemilu Presiden 8 Juli 2009 akan mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat kabinet paripurna pada Selasa pekan depan 14 Juli 2009. Rencana rapat kabinet paripurna itu dikemukakan Presiden Yudhoyono dalam konferesi pers di Kantor Kepresidenan, setelah ia menggelar rapat kabinet terbatas dengan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu minus kehadiran Wapres Jusuf Kalla.
“Hari Selasa nanti akan kami selengggarakan sidang kabinet paripurna, pertama kali dalam waktu satu bulan ini ketika kampanye Pilpres berlangsung. Jadi, nanti saya, wapres, dan semua menteri akan hadir, akan membahas dan memutuskan beberapa hal,” tuturnya. *
