Pro-Kontra Wapres Partai Demokrat
Penunjukkan Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai wakil presiden Partai Demokrat mendapat tanggapan pro dan kontra.
Pengamat politik Arni Sanit menilai Boediono tepat, karena tidak akan menimbulkan kecemburuan parpol. Kalau pun koalisi pecah, Partai Demokrat masih bisa mengusung sendiri calon pasangannya.
Namun Ketua Umum Asosisasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi menilai, meski Boediono ahli dalam bidang perekonomian, namun kurang cocok untuk menjadi wakil presiden.
“Kalau makronya mungkin lebih baik dari Pak Jusuf Kalla dari sekolahnya dan segala macamnya, tapi berani tidak menghadapi DPR? Karena dia kan tidak punya dukungan partai, dia berani tidak menghadapi koalisi partai-partai ini? Kita khawatir mempunyai sifat yang sama dengan SBY, orangnya menunggu. Dengan pengusaha juga susah ketemu sama dia, orangnya tertutup, “katanya.
Ia menambahkan, dalam pemilihan Boediono berbeda dengan Jusuf Kalla, dimana Jusuf Kalla (JK) telah meneken kontrak dulu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apa yang akan diurusi wakil presiden (wapres) sehingga Kalla menjadi wapres yang aktif. Sebaliknya, Boediono adalah teknokrat yang dipilih untuk jadi wakil presiden sehingga dia menjadi wakil presiden yang pasif dan hanya menjadi ban serep bagi presiden.
“Pak Boediono kalau sebagai teknokrat dia paling baik, karena pengalamannya, karena ahli moneter ya, tapi kalau jadi wapres presiden itu apakah aktif atau seperti Suharto dulu kaya ban serep saja,” katanya.
Ia menambahkan, dulu semasa era Suharto dan Megawati, para wapres hanya menjadi pendamping saja, sedangkan Jusuf Kalla berbeda karena bisa lebih aktif. “Kalau Suharto itu lima wakil presiden jadi ban serep, untuk buka-buka gunting-gunting pita aja, nggak memainkan peran ekonomi, saat Mega, Hamzah Haz juga. Jusuf kalla lain,”katanya.
Kendati perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) hanya 4,46 persen, tetapi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto tetap bersikeras hendak mencalonkan diri sebagai capres. Kabar terakhir, Prabowo disebut-sebut rela memberikan suaranya ke Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar dapat melaju ke Pemilu Presiden 2009. Mantan Danjen Koppasus tersebut tetap tidak bersedia dicalonkan sebagai cawapres dari PDI-P.
“Pak Prabowo memiliki program-program yang hanya presiden yang dapat menjalankannya,” ujar anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Permadi.
Sebaliknya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan tetap mendukung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2009. “Kalaupun kita ingin ketemu dengan partai lain untuk berkoalisi terbatas mengenai capres dan cawapres, opsinya Mega tetap capres,” kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo.
Mengenai adanya kemungkinan koalisi antara PDIP dan Gerindra, Kumolo menjelaskan hubungan komunikasi antara kedua partai tetap terjalin. “Dengan Gerindra kami akan terus membangun komunikasi menyamakan visi persepsi yang ada,” kata Kumolo yang akan menghadiri rapat internal tersebut. *
