Pasangan JK-Wiranto Langsung Tancap Gas

Sumber Foto : ANTARA

Partai Golkar dan Partai Hanura resmi mencalonkan Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla dan Ketua Umum Hanura Jenderal TNI Purn Wiranto sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Deklarasi ini dibacakan oleh Sekjen Golkar Sumarsono di hadapan JK, Wiranto, dan seluruh anggota DPP dan DPD kedua partai tersebut. Keduanya sepakat bekerja sama pada Pemilihan Presiden 2009. Pendeklarasian ini mendapat sambutan meriah dari para undangan.

Sebelumnya, Kalla menyatakan akan mengumumkan deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Rabu (29/4) lalu. Namun, rencana itu urung karena Hanura masih membahas koalisi pemilu presiden itu. “Deklarasi ini merupakan yang tercepat. Jadi perkiraan para pengamat politik itu meleset semua (bahwa Golkar kesulitan mencari mitra koalisi),” ujar Iskandar.
Sebelum deklarasi, sekitar 10 ulama mendatangi kediaman Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK). Maksud kedatangan mereka adalah untuk mendoakan JK dan kemaslahatan bangsa. “Karena mendoakan bangsa dan negara termasuk mendoakan saya,” kata JK di Posko Komando Golkar, Jl Ki Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Ulama yang hadir adalah beberapa tokoh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara lain Amidhan, Umar Shihab, Nazri Adlani, Anwar Abbas dan Ikhwan Syam.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2 jam tersebut didoakan juga agar pemilihan presiden berlangsung lancar. Para ulama tersebut risau, terhadap kemungkinan adanya krisis ekonomi global yang terjadi saat ini. “Jadi kami sengaja datang berdoa,” kata Amidhan.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Iskandar Mandji, mengatakan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Jusuf Kalla dan Wiranto, tak bisa diubah. “Kalau ada yang menentang, akan diberi sanksi sesuai aturan,” kata Iskandar Mandji. Deklarasi pasangan itu merupakan yang pertama menjelang pendaftaran pemilu presiden.

Sebelum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Kalla melaporkan hasil komunikasi politik dengan sejumlah partai. Rapat tentang hasil penjajakan itu digelar usai deklarasi koalisi besar oleh Golkar bersama PDI Perjuangan, PPP, Gerindra, Hanura dan beberapa partai lainnya. Iskandar mengatakan seluruh pengurus tingkat provinsi mendukung penetapan pasangan Kalla-Wiranto. Menurut dia, seluruh kader Golkar harus mendukung hasil penjajakan koalisi yang dilakukan Kalla dengan berbagai partai.

Sebelum deklarasi JK-Wiranto, sejumlah pimpinan parpol menandatangani kesekapakatan untuk membangun koalisi besar parlemen 2009-2014. Beberapa partai politik dengan digawangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. Acara penanadatanganan dilakukan di sektretariat Partai Hanura Jakarta.

Partai politik yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah PDIP diwakili Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri, Partai Golkar diwakili Ketua Umumnya Jusuf Kalla, Partai Gerindra diwakili Ketua Dewan Pembinanya Prabowo Subianto, Partai Hanura diwakili Ketua Umumnya Wiranto, PKNU diwakili Ketua Umumnya Choirul Anam, PDS diwakili Ketua Umumnya Ferry B. Regar, PPNUI diwakili Ketua Umumnya Andi Wiliam Irfan, dan Partai Buruh diwakili Sekretaris Jenderalnya Sonny Pudjisasono.

Kesepakatan yang dibacakan Prabowo itu berisikan empat poin. Pertama, menjaga dan memelihara NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika berdasar ideologi pancasila. Kedua, mempertahankan negeri tetap mandiri, memiliki jati diri dan berkedaulatan ekonomi dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, membangun pemerintahan yang kuat dan demokratis dengan memperkuat institusi parpol sebagai pilar utama demokrasi, dan mengembangkan sistem multipartai yang sederhana. Terakhir, membangun kerja sama politik di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota guna lebih mempererat kebersamaan dan meneguhkan tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam pidato pembukaan kesepakatan, Wiranto mengatakan bahwa penandatanganan ini bukti koalisi besar mungkin dan telah terjadi di Indonesia. “Banyak yang mengkonotasikan salah koalisi ini, dianggap mengeroyok satu parpol. Anggapan itu salah,” ujarnya. Koalisi ini, kata dia, merupakan kemajuan politik. Sebab, dengan koalisi pengambilan keputusan di parlemen akan lebih sederhana. “Bisa menjadi sistem kontrol yang baik, sebab kami maju berdasar mandat dengan akuntabilitas yang pasti.”

Jumlah partai yang menandatangani kesepakatan ini lebih sedikit dari jumlah partai yang diundang. Jumlah partai yang diundang ada 11, yaitu PDIP, Golkar, PPP, Gerindra, Hanura, PBR, PKNU, PDS, Partai Buruh, PPRN, dan PPNUI. Lambang-lambang partai tersebut terpampang dalam sepanduk di belakang meja pertemuan. PAN semula juga disebut-sebut akan hadir. *

Sumber foto : ANTARA.

Popularity: 2% [?]