Golkar dan PPP Merapat ke Demokrat
Sudah hampir bisa dipastikan pemilihan umum presiden 8 Juni mendatang hanya memunculkan dua pasangan calon, yakni kubu Susilo Bambang Yudoyono dan Megawati. Ini kemungkinan besar terjadi setelah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, yang juga Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, berniat menemui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla tadi pagi.
“Waktu belum tahu. Pak SBY sangat sibuk,” ujar Suryadharma seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla, Minggu (12/4) di rumah dinas JK di Menteng, Jakarta.
Ketika ditanya mengenai kelanjutan Golden Triangle yang pernah digagasnya bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Golkar, Suryadharma mengatakan masih menunggu respons dari tingkat akar rumput.
Golden Triangle masih sebatas wacana, bukan kesepakatan koalisi permanen yang sesungguhnya. Golden Triangle diharapkan menjadi pemicu komunikasi politiknya bagi parpol lain. Sebelumnya, Megawati, PrabowoSubianto dan Wiranto telah sepakat untuk membangun kubu lain, dengan mengandalkan perolehan suara mereka dalam pemilu 2009.
Sementaraitu, desakan agar Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla tetap menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono terus menguat karena pilihan tersebut merupakan hal yang realistis.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Jawa Tengah Soejatno Pedro mengatakan setidaknya ada dua alasan duet Yudhoyono-Kalla tetap dipertahankan. Koalisi sesama partai besar mampu menciptakan pemerintahan yang kuat. Kedua, pascapemerintahan Yudhoyono kelak, Kalla tinggal melanjutkan saja.
Meski sebelumnya Kalla menyatakan siap bersaing dengan Yudhoyono untuk merebut kursi presiden, sikap itu muncul bukan dari pribadi Kalla, melainkan desakan sejumlah petinggi Golkar. “Tidak jadi masalah jika Kalla kembali merapat ke Yudhoyono,” ujar Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swamandiri Indonesia Jawa Tengah ini.
Harapan agar Yudhoyono-Kalla kembali berduet juga diungkapkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) saat menemui Kalla, Jumat malam lalu. “Kami berharap agar tidak ada bongkar-pasang lagi,” ujar Silmi Karim, Ketua II Hipmi. Menanggapi usul itu, Jusuf Kalla, menurut Silmi, setuju. “Kalau untuk kebaikan bangsa, apa pun bisa dilakukan,” kata Silmi menirukan ucapan Kalla.
Ketua Partai Golkar Theo L. Sambuaga seusai konsolidasi internal partai di kediaman Kalla dua hari lalu menjelaskan hal serupa. “Dengan kenyataan seperti ini, koalisi Golkar-Demokrat lebih tepat,” ujarnya.
Adapun Partai Demokrat menyatakan masih membuka peluang Kalla mendampingi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. “Skenario terbaik, Golkar masuk membentuk koalisi parlemen yang kuat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Namun mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung meminta Kalla tak mundur. “Dari segi etika berpolitik, fatsun politik, apa cocok dia mundur dari calon presiden dengan mengubah menjadi calon wakil presiden? Itu kurang cocok,” kata Akbar.
Menurut Akbar, Kalla siap dan memiliki kepercayaan diri maju sebagai calon presiden. Buktinya, Kalla telah memaparkan program kerja pemerintahan mendatang, seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pendapatan per kapita mencapai US$ 4.000. Karena itu, Golkar harus mencari dukungan dari partai lain untuk mengajukan calon presiden.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan desakan agar Kalla mengurungkan niat mencalonkan diri sebagai presiden dapat dimaklumi. “Kelompok yang realistis tahu, tanpa Yudhoyono, peluang Kalla menjadi presiden kecil,” ujarnya. *
